ANALISA TIPIS-TIPIS
Oleh ; AKMAL HADI *)
NADIR Kalmakdum, ada terjadi tapi sangat jarang, dan jarang bukan berarti tidak ada terjadi, sesuatu yang mustahil terjadi bisa jadi terjadi benaran, dan dengan harapan sesuatu yang buruk jangan pernah terjadi, kecuali takdir berkata lain.
Semua orang berjalan dan melangkah dengan taqdir, semua orang menapak nasibnya masing-masing, dan meskipun ini rahasia illahi, tapi sesuatu yang terjadi tentulah sudah ditakdirkan untuk itu, dan itu tertulis jelas di lauhil mahfudzh-NYA sang Khaliq.
Tak bermaksud ingin kaitkan politisasi dengan ke-ilahiannya Rabby, tapi yang pastinya semua tatalaku berujukan kepada taqdir.
Saya tak peduli tentang siapa yang jadi calon kepala daerah dalam pilkada mendatang, baik pasangan gubernur dan wakil gubernur, maupun tentang siapa pasangan bupati dan wakil bupati, maupun tentang siapa pasangan walikota maupun wakil walikota, saya tak peduli.
Tak tertarik saya dengan siapa yang pakai sarung pikul dileher masing-masing, kemudian senyum senyam di sejumlah baliho tanda gambar yang “manyarok” dihilir mudik itu, pokoknya saya tak peduli.
Dan tak perlu bagi saya, pasangan itu berjenggot atau bersorban, saling ejek atau saling fitnah dengan berlapis kebohongan, atau pasangan itu dari golongan gay atau homose**ual dan bentuk mascot lainnya, pokoknya saya tak peduli.
Mau bertopi bertanduk atau bergaya parlente, dubalang atau setengah alim, mau punya jakun atau tidak, dan sekaligus mau punya massa dan pendukung banyak sekalipun, saya tak peduli.
Yang peduli saya itu adalah, analisa tipis ini moga membawa berkah untuk para kandidat petahana, bahwa jika anda tidak berasal dari partai penguasa saat ini, anda adalah kacung dan “umpan” uji coba untuk dilirik penegak hukum pro penguasa dengan konsep yang terstruktur bahwa anda adalah mangsa politik hukumnya, minimal demi prestige dan prestasi mereka.
Banyak orang berasumsi, bahwa petahana punya banyak peluang untuk memenangkan suksesi pilkada, banyak yang mulai ketar ketir dengan ikut sertanya petahana mencalonkan lagi, niscaya akan singkirkan paslon non petahana.
Non petahana tak perlu gusar gundah gulana, tak perlu cemas dan jangan banyak khawatir, jika anda tak terpilih dengan perolehan suara terbanyak, percayalah missi anda sudah didengar melalui pinta jalur langit, dan selanjutnya disambut penegak hukum di alam nyata.
Bukankah para buzzer anda sudah tebar fitnah dan dugaan kongkalingkong yang diperankan oleh gubernur, bupati dan walikota petahana sewaktu debat kandidat dan hiasi media sosial dengan kemungkinan-kemungkinan yang diperbuat salah jalur dan melanggar aturan yang berlaku oleh semua tingkatan petahana[?].
Bisa jadi itu dikemas dalam jalur “Bansos” yang salah sasaran, intervensi masalah proyek dan selanjutnya terima rabbat komisi (fee) dengan persentase yang ditentukan (gratifikasi), atau penyalahgunaan wewenang dengan belanjakan Anggaran daerah dengan seenaknya dan manfaatkan BazNas Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk dongkrak popularitas sang Petahana.
Bisa jadi perkara ini disebabkan karena bantuan galodo yang dilenyapkan, maupun pengadaan alat-alat kesehatan di klinik dan rumah sakit, atau mungkin jadi tindak pidana korupsi itu berawal dari pengadaan sejumlah kebutuhan OPD yang sengaja di korup oleh petahana, dan masih banyak yang lainnya.
Atau dana hibah KONI dan Hibah PMI serta ormas kepemudaan lainnya yang ditilap tak jelas pertanggung jawabannya, dan boleh jadi dana APBD yang dikucurkan untuk kepentingan kelompok dan golongan dalam naskah hibah untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang tidak jelas juntrungannya.
Perjalanan dinas fiktif yang sengaja di format untuk kepentingan kelompok tertentu yang sengaja menguntungkan kelompok-kelompok tertentu pula seolah-olah semua itu adalah harta “Mande”-nya.
Tenang sajalah, begitu bupati terpilih dari petahana, gubernur terpilih dari petahana ataupun walikota dari petahana, maka ending final nya adalah rompi orange dan jenis bentuk rompi tahanan lainnya, terus yang jabat berikutnya adalah Wakil Gubernur terpilih, wakil bupati terpilih dan wakil walikota terpilih yang duduki posisi itu non petahana, kecuali jika petahana jagoan berasal dari partai penguasa.
Tak pakai waktu lama, jika wakil dari petahana berasal dari partai penguasa, maka kemustahilan ini tidak perlu dikhawatirkan, maka Kepala daerah petahana akan segera naik status si pengguna”Rompi Orange”, Wallahu a’laam bish shawaab []
*) Penulis adalah Mahasiswa Program Doktoral UIN Bukittinggi, Ketua FKPP Sumatera Barat,Ketua PCNU Kab.Agam, Alumni MTI Candung,95, dan Pimpinan PonPes Ashabul Yamin, Lasi,Agam
